Sunday, October 25, 2009

RUU KUHP

RUU KUHP

Dalam hukum pidana, terhadap kedua jenis aturan itu berlaku asas lex specialis derogat lex generalis, dimana ketentuan pidana yang khusus (lex specialis) menghapus (Men-derogat) ketentuan pidana yang umum (lex generalis). Ini berarti kalau suatu persoalan hukum pidana sudah ada ketentuannya yang lebih khusus dalam berbagai UU di luar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan. Dengan asas ini, maka dualisme dalam hukum pidana seharusnya dapat dihilangkan.

Tapi kadang kenyataannya dalam praktik, rumus ini tidak semudah teorinya. Dalam berbagai kasus tindak pidana, banyak jaksa masih menggunakan pasal-pasal KUHP meskipun ketentuan yang lex specialis-nya sudah ada. Misalnya dalam kasus majalah Tempo, dimana Jaksa masih menggunakan pasal KUHP dan bukan UU Pers.

Gejala-gejala di atas tentunya dapat menjadi pelajaran berharga terutama dalam rangka membuat KUHP baru yang saat ini masih berupa Rancangan Undang-undang (RUU) dan sedang hangat-hangatnya digodok oleh para pembuat UU kita. Pelajaran itu nilainya penting dan prisnsipil.

RUU KUHP yang telah rampung dipelajari tim pembuatnya itu memuat 700 pasal lebih. Ini merupakan upaya kodifikasi dan unifikasi (penyeragaman) berbagai ketentuan hukum pidana yang selama ini tersebar dalam berbagai perundang-undangan lex specialis di luar KUHP. Di dalamnya, termasuk juga prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum adat nasional.

Dengan upaya kodifikasi, sebisa mungkin seluruh ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai UU di luar KUHP dibukukan dalam satu RUU KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut selain dikumpulkan menjadi satu kitab juga diseragamkan supaya tidak terjadi pertentangan asas-asasnya. Dengan kodifikasi dan unifikasi ini, RUU KUHP akan berisi ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bukan saja selengkap mungkin tapi juga rinci.

Misalnya pasal-pasal tentang kesusilaan. Dalam Pasal 484 RUU KUHP diatur bahwa suatu perbuatan zina hukumannya maksimal lima tahun sedangkan Pasal 486 RUU KUHP mengatur perbuatan tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan atau kumpul kebo yang hukumannya maksimal dua tahun.

Sifatnya yang lengkap dan rinci ini kemudian mengundang pertanyaan. Bagaimana jika nanti terjadi perubahan dalam perasaan keadilan masyarakat? Kita semua tentu menyadari kalau masyarakat kita saat ini sedang dalam transisi budaya. Perubahan-perubahan karena teknologi dan budaya, hampir-hampir tidak bisa dihindari. Dan kondisi ini bergeraknya begitu cepat. Tengok saja misalnya UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini, sejak Indonesia merdeka, sudah mengalami beberapa kali perubahan. Bisa dibayangkan, kalau KUHP yang baru nanti berisi aturan-aturan yang selengkap dan serinci mungkin. Ini berarti punya konsekuensi adanya perubahan-perubahan KUHP lagi yang 700 pasal itu seiring dengan perubahan dalam masyarakat kita yang cepat.

Ketentuan Umum

Kalau belajar dari KUHP klasik yang sekarang masih berlaku, kitab ini punya tiga bagian. Masing-masing bagian dinamakan buku kesatu, buku kedua dan buku ketiga. Buku kesatu berisi ketentuan-ketentuan umum. Jumlahnya 103 pasal. Buku kedua tentang kejahatan. Buku ketiga tentang pelanggaran.

Dalam buku kesatu diatur ketentuan-ketentuan umum tentang bagaimana menggunakan ketentuan-ketentuan dalam buku kedua dan buku ketiga KUHP. Buku kesatu juga berlaku bagi ketentuan-ketentuan hukum pidana lex specialis dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Buku kedua dan ketiga mengatur tentang tindak pidana-tindak pidananya yang dapat dihukum seperti penghinaan, pemerkosaan, pelanggaran kesusilaan, korupsi, pembunuhan dan sebagainya. Berbagai ketentuan hukum pidana dalam buku kedua dan ketiga tersebut sifatnya lex generalis. Ketentuan yang lex generalis itu secara lex specialis diatur lagi secara lengkap dan rinci dalam berbagai UU di luar KUHP. Pengaturan secara lengkap dan rinci ini ada juga yang menyimpang asas-asasnya dari ketentuan buku kedua dan ketiga.

Supaya tidak boros-boros pasal, mungkin sebaiknya kalau KUHP yang baru nanti hanya berisi perubahan dan pengembangan dari buku kesatu KUHP yang sekarang masih berlaku. Jadi isinya hanya merupakan ketentuan-ketentuan umum saja. Untuk buku kedua dan ketiga yang berisi jenis-jenis tindak pidana dan hukumannya dibiarkan tercecer dalam berbagai perundang-undangan yang lex specialis di luar KUHP. Namun tetap taat asas, mengacu pada KUHP yang lex generalis. Hal ini dapat menuai beberapa keuntungan.

Pertama, KUHP yang baru itu isinya ketentuan-ketentuan umum saja yang diadopsi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan umum itu yang menjadi panduan dalam menggunakan perundang-undangan lex specialis. Misalnya ketentuan umum tentang unsur-unsur ”percobaan” tindak pidana.

Dalam KUHP yang baru, jenis tindak pidana dan hukumannya seperti yang termuat dalam buku kedua dan ketiga dihilangkan. Jenis tindak pidana dan hukuman itu dimuatnya hanya dalam UU yang lex specialis. Dengan demikian, kedepan tidak ada lagi sifat yang seolah-olah ada dualisme dalam hukum pidana yang selama ini mengaburkan kepastian hukum. Sifat dualisme yang sering rancu antara menggunakan KUHP atau UU yang lex specialis.

Kedua, jika terjadi perubahan dalam perasaan keadilan masyarakat, maka tidak perlu sesering mungkin diadakan perubahan-perubahan dalam KUHP. Cukup perundang-undangan lex specialis-nya saja yang diubah seperti yang beberapa dekade terakhir dilakukan para pembuat UU kita. Misalnya UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini lebih memudahkan karena dapat dihitung secara parsial perubahannya lewat perundang-undangan yang lex specialis saja.

0 comments:

Post a Comment

◄ Newer Post Older Post ►
 

Copyright 2009 - 2012 Media Pembelajaran is proudly powered by blogger.com | Design by Tutorial Blogspot