Friday, September 11, 2009

Aspek Hukum Pelanggaran Pemilu

Aspek Hukum Pelanggaran Pemilu

Undang-undang No.10 tahun 2008 meletakan dasar-dasar yang jelas menyangkut pelanggaran pemilu dan penyelesainnya. Pelanggaran administratif diselesaikan menurut instrumen hukum adminstratif.  Pelanggaran yang bersifat pidana diselesaikan menurut instrument hukum  pidana. Tidak dibenarkan pelanggaran administrasi diselesaikan secara pidana. Kalau itu dilakukan maka akan terjadi kekacauan hukum (law chaos).

Ada tiga pihak yang berperan dalam menyelesaian kasus pidana pemilu. (1) Komisi Pemilihan Umum dari Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu. (2) Badan Pengawas, dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. (3) Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), masing-masing pihak dapat berperan dengan maksimal, netral, obyektif dan adil untuk mewujudkan Pemilu yang Jurdil.     Terkait dengan pelanggaran Pemilu sebagaimana telah disinggung di atas, ada dua (2) hal penting yakni: (a). UU No.10 Tahun 2008 mengatur tentang pelanggaran pemilu yang bersifat adminstrasi.  Mengenai ini bisa dilihat di pasal 248 s/d 251 UU dan (b) pelanggaran Pemilu yang bersifat Pidana yang bisa dilihat  di pasal 260 s/d 310.

Pasal 248 UU No.10 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut: “Pelanggaran administrasi  Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang bukan  merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain  yang diatur dalam peraturan KPU”.  Institusi yang menyelesaikan adalah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai tingkatan, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 249 UU No.10 tahun 2008. Obyek pelanggaran adminstrasi pemilu menyangkut persyaratan-persyaratan yang bersifat administratif terkait dengan  penyelenggaraan Pemilu  Pasal 252 UU No.10 tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut: Pelanggaran pidana pemilu adalah  pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini, yang penyelesaianya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, penyelesaian pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administrasi maupun pidana dilaksanakan melalui suatu proses hukum  yang secara limitatif telah ditentukan waktu penyelesaian sesuai tingkatan pemeriksaan,  yakni Panwaslu paling lama 3 hari setelah terjadi pelanggaran pemilu sudah harus menyampaikan laporan ke Penyidik Polda, Polda  melakukan penyidikan paling lama 14 hari berkas sudah harus dilimpahkan ke  Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum melakukan proses penuntut paling lama 5 (lima) hari sudah harus melimpahkan ke Pengadilan, Pengadilan  memeriksa perkara pelanggaran Pidana Pemilu paling lama  7 (tujuh) hari sudah harus memutus perkara tersebut, hukum formil yang dipergunalan adalah  UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Undang-undang No.10 tahun 2008 dengan sangat jelas memberikan klasifikasi setiap pelanggaran pemilu mana yang bersifat administrasi mana yang bersifat  pidana pemilu, dari pasal 206 sampai dengan pasal 310.

Semua aspek hukum pelanggaran Pemilu baik yang bersifat administrasi maupun Pelanggaran Pidana tersebut menggambarkan dengan tepat, cita-cita untuk mewujudkan  suatu Pemilu yang demokratis dan jurdil. Persoalannya adalah apakah aparat penegak hukum memiliki nurani keadilan (feelling justice), mampukah setiap pelanggaran pidana pemilu dapat ditindaklanjuti oleh pejabat penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum secara adil, profesional dan tidak menjadi alat kekutan politik atau berdasarkan pesan sponsor. Hukum  hendaknya menjadi  panglima dan bukan politik menjadi panglima. (*)

0 comments:

Post a Comment

◄ Newer Post Older Post ►
 

Copyright 2009 - 2012 Media Pembelajaran is proudly powered by blogger.com | Design by Tutorial Blogspot