Friday, June 5, 2009

Revitalisasi Pertanian, Baru Daftar Keinginan

REVITALISASI pertanian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu disebut sebagai satu dari tiga jalur (triple track) untuk membangun perekonomian. Melalui pertanian, Yudhoyono meyakini dapat membangun pedesaan untuk menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia.

JIKA itu dapat terwujud, tentu akan sangat membahagiakan, khususnya bagi 25,6 juta rumah tangga petani. Namun, apakah tanda-tanda untuk mencapai keinginan itu telah tampak? Alat yang paling mudah untuk melihat apakah sinyal itu telah datang adalah dengan menyimak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lembaga yang diberi kepercayaan untuk menyusun program kerja Kabinet Indonesia Bersatu.

Seiring dengan perubahan sistem politik, presiden terpilih wajib mengumumkan RPJMN paling lama tiga bulan setelah pelantikannya, bukan 100 hari. Siap tidak siap, itulah batas waktu yang harus dipenuhi oleh presiden untuk menyampaikan apa yang akan ia lakukan dalam masa pemerintahannya, karena tidak ada lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun oleh MPR untuk menjadi acuan bagi jalannya pembangunan, seperti pada masa Orde Baru.

Dalam RPJMN, revitalisasi pertanian ditempatkan dalam Bab 19, sementara pembangunan pedesaan pada Bab 25. Bab 19 itu dapat dikatakan sebagai garapan Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, serta Departemen Kelautan dan Perikanan. Pemerintahan Yudhoyono menargetkan sasaran akhir revitalisasi pertanian adalah pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,52 persen per tahun selama periode 2004- 2009, serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan rata-rata di atas 6,5 persen per tahun pada periode yang sama, seperti yang selalu diungkapkan Presiden saat masa kampanye menjelang pemilihan umum lalu.

Untuk mencapai pertumbuhan itu, pemerintah menetapkan lima program, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agrobisnis, peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan sumber daya perikanan, dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Program-program itu dijabarkan lagi dalam kegiatan pokok yang akan dilakukan.

Untuk peningkatan ketahanan pangan misalnya, ada lima kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mewujudkan program itu. Lima kegiatan pokok itu adalah pengamanan ketersediaan ketahanan pangan dari produksi dalam negeri melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, optimalisasi dan perluasan areal pertanian. Peningkatan distribusi pangan, peningkatan pascapanen, diversifikasi pangan, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah jelas memahami kebijakan untuk mencegah konversi lahan dan melakukan perluasan lahan pertanian, khususnya di lahan beririgasi, namun tidak satu pun disebutkan kebijakan apa yang diambil untuk mewujudkan itu. Pada bab pembangunan pedesaan hanya disebutkan perlunya reforma agraria, namun tak dijelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk reforma agraria yang akan dilakukan.

Sebab, persoalan yang terjadi bukan hanya semakin menyempitnya lahan pertanian secara agregat, tetapi juga semakin besarnya jumlah petani yang memiliki lahan teramat sempit atau petani gurem, yang jauh dari skala ekonomi. Dengan demikian, kebijakan apa pun yang diterapkan untuk mereka tidak akan mencapai sasaran. RPJMN tidak melakukan pemilahan kebijakan itu.

"Padahal, diperlukan strategi berbeda untuk lapisan masyarakat yang berbeda. Diperlukan pemilahan program yang tegas antara misi sosial untuk pengentasan kemiskinan dan misi ekonomi produktif, serta pemberdayaan skala komersial," tutur pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin.

Kesan bahwa RPJMN disusun terburu-buru hanya untuk mengejar target batas waktu tiga bulan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, semakin kuat bila melihat target yang ditetapkan untuk ketahanan pangan adalah 90-95 persen kebutuhan pangan domestik dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Itu berarti produksi beras nasional masih di bawah kebutuhan dalam negeri. Merujuk data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebenarnya Indonesia telah mencapai swasembada pangan sejak tahun 2003. Sebab, data BPS menyebutkan, tahun 2003 produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 52,1 juta ton atau setara dengan 33,9 juta ton beras. Tahun 2004 mencapai 54,3 juta ton GKG atau setara dengan 34 juta ton beras.

Angka perkiraan konsumsi beras rumah tangga dan untuk kebutuhan benih hanya 29 juta ton, yang berarti jauh lebih rendah dari produksi beras nasional. Namun, kenyataan yang ada, tahun 2003 impor yang terdaftar mencapai 2,4 juta ton, belum lagi yang tidak terdaftar. Tahun 2004, angka impor dapat ditekan karena adanya kebijakan larangan impor.

Lalu, apa yang salah dengan semua angka itu. Kalau produksi bisa dijaga minimal sama dengan tahun 2004, seharusnya penetapan target 90-95 persen kebutuhan pangan domestik dipenuhi dari dalam negeri tidak tepat lagi karena bukan saja tak perlu impor, Indonesia sudah dapat menjadi pengekspor beras.

Dengan membuat target seperti itu, ada kerancuan terhadap basis data yang dipakai untuk menyusun RPJMN. Apakah RPJMN dibuat berdasarkan data sebelum tahun 2002 dan asumsinya terlalu konservatif, ataukah BPS membuat ramalan berdasarkan proyeksi terakhir yang terlalu optimistis.

Belum lagi bila RPJMN disandingkan dengan program aksi 100 hari yang dicanangkan Menteri Pertanian, dan langkah konkret yang dilakukan dalam 100 hari pertama pemerintahan, akan semakin membuat "bingung". Revitalisasi pertanian jelas memerlukan keberpihakan yang jelas dan tegas terhadap pertanian. Namun, kebijakan yang diambil justru mengaburkan keberpihakan
itu, dengan contoh terakhir "perjuangan" menambah subsidi untuk pupuk amonium sulfat (ZA) dan fosfat (SP-36) sekitar Rp 319 miliar baru berhasil setelah para petani tebu menggelar aksi massanya.

Ketidakjelasan keberpihakan itu semakin nyata dengan penanganan lelang gula impor ilegal sebanyak 56.000 ton yang berpotensi mengurangi penerimaan negara sebesar Rp 74 miliar karena perbedaan harga lelang dengan harga pasar.

"Memang serba tidak jelas. Kalau mau revitalisasi, pemihakannya harus jelas, tidak bisa mengambang. Mengaitkan revitalisasi pertanian dengan pembangunan pedesaan, itu sah, tetapi harus jelas mau apa dengan desa, apakah mau dijadikan kota atau apa target konkretnya. Yang ada baru romantisme, belum tegas apa yang ingin dicapai," kata Bustanul.

Bustanul berpendapat, untuk melakukan revitalisasi pertanian, tidak bisa tidak, adalah dengan menjadikan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia adalah ekonomi berbasis ekonomi pertanian, yaitu seluruh kebijakan berdasarkan pembangunan ekonomi pertanian dan bermuara ke pembangunan pertanian. "Namun kenyataannya, dan dari yang ditulis di RPJMN, kan tidak begitu. Kebijakan pertanian terputus dari kebijakan ekonomi lainnya," ujarnya.

Meski RPJMN sudah disusun, bukan berarti jalan untuk perbaikan telah tertutup. Masyarakat tentu menginginkan masa depan yang terbaik buat bangsa ini, dan peluang untuk memperbaikinya masih tetap ada. Publik masih bias memberikan perbaikan, banyak pintu yang bisa dipakai untuk itu, melalui jalur politik formal melalui DPR, atau melakukan saluran "suara" publik lainnya. Kini berpulang pada pemerintah, pada DPR, dan pada masyarakat, apakah peduli
dan mau memberikan yang terbaik itu.

0 comments:

Post a Comment

◄ Newer Post Older Post ►
 

Copyright 2009 - 2012 Media Pembelajaran is proudly powered by blogger.com | Design by Tutorial Blogspot